Dugaan Korupsi Besar dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Kementerian Sosial pada Era Pandemi Covid 2019

45News id - Di tengah krisis kemanusiaan yang melanda Indonesia selama pandemi COVID-19, bantuan sosial seharusnya menjadi jaring pengaman bagi jutaan warga yang terdampak secara ekonomi dan sosial. Namun, harapan itu tercoreng oleh dugaan korupsi besar yang menyeret pejabat Kementerian Sosial dan sejumlah perusahaan logistik ternama. Kasus ini bukan hanya soal penyalahgunaan anggaran, tetapi juga mencerminkan betapa rapuhnya integritas dalam pengelolaan dana publik di saat rakyat paling membutuhkan. Penyaluran bansos yang seharusnya menyelamatkan justru menjadi ladang keuntungan bagi segelintir orang yang memiliki akses dan kekuasaan, meninggalkan luka mendalam dalam kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Angka yang fantastis ini bukan hanya mencerminkan besarnya skala korupsi, tetapi juga menunjukkan betapa sistemik praktik penyimpangan tersebut terjadi. Dalam proses penyidikan yang terus berkembang, nama-nama penting mulai bermunculan, menambah kompleksitas dan dimensi politik dari kasus ini. Di antara mereka adalah pejabat tinggi seperti Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan jajaran eksekutif dari PT Dosni Roha Logistik, termasuk komisaris utama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, yang dikenal sebagai kakak dari taipan media Hary Tanoesoedibjo. Penetapan lima tersangka baru oleh KPK, yang mencakup pejabat kementerian dan korporasi, menjadi bukti bahwa kasus ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan dugaan kejahatan terorganisir yang melibatkan aktor-aktor strategis dalam birokrasi dan bisnis.

Langkah KPK untuk mencegah empat orang bepergian ke luar negeri menunjukkan keseriusan dalam mengungkap tuntas kasus ini. Mereka yang dicekal termasuk Edi Suharto, Staf Ahli Menteri Sosial; Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, Komisaris Utama PT DNR Logistics; Kanisius Jerry Tengker, mantan Dirut DNR Logistics; dan Herry Tho, Direktur Operasional DNR Logistics. Pencegahan ini bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga sinyal kepada publik bahwa proses penyidikan tidak akan berhenti di permukaan. Meski telah dipanggil oleh KPK, Rudi Tanu hingga kini belum memberikan keterangan yang jelas terkait peranannya dalam kasus ini, membuat publik semakin menyoroti keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam skandal bansos yang mencederai rasa keadilan sosial.

Kasus korupsi bantuan sosial yang mengguncang Kementerian Sosial berakar dari penangkapan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pada Desember 2020, yang kemudian divonis pada Agustus 2021. Juliari terbukti secara sah menerima suap dalam pengadaan paket bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, dengan total kerugian negara mencapai Rp32,48 miliar. Modus yang digunakan dalam praktik korupsi ini sangat meresahkan: pemotongan fee dari setiap paket sembako yang disalurkan, serta pengurangan kualitas barang yang diberikan kepada masyarakat. Dalam kondisi darurat pandemi, ketika jutaan warga bergantung pada bansos untuk bertahan hidup, tindakan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai rasa kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pengungkapan kasus Juliari Batubara menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi lain yang lebih luas dalam program bantuan sosial. Salah satunya adalah pengadaan bansos presiden yang ditujukan untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek, serta penyaluran bansos beras dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020–2021. Dalam kasus bansos presiden, modus korupsi serupa kembali ditemukan: pengurangan kualitas barang dan rekayasa pengadaan yang melibatkan perusahaan-perusahaan konsultan fiktif. Kerugian negara dari kasus ini ditaksir mencapai Rp125 miliar, sementara kasus bansos PKH diperkirakan merugikan negara hingga Rp200 miliar. Nama-nama seperti Ivo Wongkaren dan sejumlah pejabat serta pengusaha logistik kembali mencuat dalam penyidikan lanjutan, menunjukkan bahwa korupsi bansos bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari pola sistemik yang telah berlangsung lama.

Di tengah sorotan publik dan tekanan moral, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan komitmen tegas untuk memperbaiki tata kelola di lingkungan Kementerian Sosial. Dalam pernyataannya di Jakarta pada 19 Agustus 2025, Gus Ipul menegaskan bahwa kasus korupsi bansos harus menjadi pelajaran penting agar praktik serupa tidak terulang. “Kami sudah berkomitmen tidak akan mengintervensi, tidak akan mengajak, tidak akan memberikan peluang kepada siapapun untuk terjadinya penyelewengan di lingkungan Kementerian Sosial,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya penerapan data tunggal yang terverifikasi sebagai fondasi utama dalam penyaluran bansos, merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto. “Diminta oleh Presiden, kita mulai dari data dulu. Sebelum bicara hal lain, yang penting data dulu,” tegas Gus Ipul dalam pertemuan bersama para kepala daerah di Kantor Kemensos. Pendekatan ini diharapkan mampu menutup celah manipulasi dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

Kasus korupsi bantuan sosial yang mencuat selama masa pandemi COVID-19 bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh sisi terdalam dari krisis kemanusiaan yang dialami masyarakat. Di saat jutaan warga berjuang untuk bertahan hidup, bantuan sosial seharusnya menjadi wujud nyata dari kehadiran negara. Namun, ketika hak rakyat atas bansos justru dikorupsi oleh mereka yang diberi amanah untuk menyalurkannya, maka yang terjadi bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial. Kasus ini menjadi cermin betapa rentannya sistem birokrasi ketika tidak dibentengi oleh integritas dan pengawasan yang kuat.

Pemberantasan korupsi dalam konteks ini tidak boleh berhenti pada penangkapan simbolik atau pencitraan semata. Ia harus dijalankan dengan keseriusan, keberanian, dan konsistensi. Siapa pun yang terbukti mengkhianati hak rakyat atas bansos harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu. Reformasi tata kelola bansos menjadi keharusan, bukan pilihan. Tanpa perbaikan sistemik yang menyentuh aspek data, transparansi pengadaan, dan akuntabilitas distribusi, maka praktik korupsi akan terus berulang dalam berbagai bentuk dan skema. KPK, sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, diharapkan mampu memberikan efek jera yang nyata kepada para pelaku, sekaligus membangun ekosistem hukum yang tidak memberi ruang bagi penyimpangan.

Kasus ini juga menyampaikan pesan moral yang kuat: bansos bukan milik pejabat, bukan milik korporasi, melainkan hak rakyat yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ketika hak tersebut dirampas, maka yang hilang bukan hanya angka dalam laporan keuangan negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi dan proses demokrasi. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi bansos harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola yang lebih bersih, lebih manusiawi, dan lebih berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan.

Maka dari itu, kasus ini adalah pengingat keras bahwa keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa keberanian untuk menindak pelanggaran, komitmen untuk memperbaiki sistem, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Bansos adalah hak, bukan belas kasihan. Dan hak itu harus dijaga, bukan dijual.(JS)

Bagikan Artikel ini