Kritik Gerakan Mahasiswa Hari Ini, GMNI Surabaya Ingatkan Pentingnya Kualitas Nalar dan Kedalaman Ideologi

45News.id – Lanskap politik Indonesia saat ini dinilai tengah menghadapi ironi besar terkait arah pergerakan mahasiswa. Di satu sisi, kelompok muda terdidik masih dipandang sebagai penjaga nurani bangsa. Namun di sisi lain, muncul kegelisahan bahwa sebagian gerakan mahasiswa kini semakin mudah terjebak dalam logika eskalasi yang mengedepankan emosi, slogan bombastis, dan sekadar mengejar viralitas di media sosial, namun kehilangan kedalaman analisis serta disiplin organisasi.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Surabaya Raya, Ni Kadek Ayu Wardani, S.T., menegaskan bahwa demonstrasi merupakan instrumen politik yang sah dan dijamin oleh konstitusi. Kendati demikian, ia menyoroti urgensi apakah aksi-aksi tersebut lahir dari pembacaan realitas sosial yang utuh atau sekadar respons spontan terhadap arus informasi digital yang bergerak cepat.

"Aspirasi menghendaki perubahan yang terukur, sementara eskalasi kadang hanya membutuhkan momentum untuk meluapkan kegeraman. Gerakan mahasiswa harus terus-menerus menguji diri: apakah sedang membawa aspirasi rakyat yang terang, atau justru terseret ke dalam pusaran eskalasi politik yang tidak dipahami," ujar Kadek Ayu di Surabaya, Minggu (21/6/2026).

Kadek menjelaskan, krisis yang terjadi saat ini berada pada lapisan yang lebih dalam, yakni kualitas nalar yang menopang gerakan tersebut. Fenomena ini tidak lepas dari pergeseran orientasi di lingkungan universitas yang kian dipengaruhi arus neoliberalisme pendidikan. Kampus-kampus kini cenderung bertransformasi menjadi lembaga produksi tenaga kerja yang berfokus pada kompetensi teknis dan portofolio profesional, sehingga mempersempit ruang untuk mengkaji filsafat, sejarah, dan ekonomi politik.

Dampaknya, lahir generasi yang sangat cepat bereaksi terhadap peristiwa viral, tetapi kurang siap memahami struktur historis yang melatarbelakanginya.

Mengutip pemikiran Antonio Gramsci mengenai hegemoni, Kadek mengingatkan bahwa demonstrasi di jalanan pada hakikatnya adalah pertempuran memperebutkan makna. Jika mahasiswa hanya meminjam istilah dari arus media sosial tanpa analisis mandiri, mereka berisiko kehilangan posisi sebagai intelektual organik dan berubah menjadi pengeras suara kepentingan elite.

Lebih lanjut, ia mengaitkan kondisi ini dengan pandangan tokoh nasional Suko Sudarso mengenai putusnya "pabrik kepemimpinan" pasca-1965. Menurutnya, depolitisasi kampus di masa lalu telah memutus tradisi intelektual agung yang melahirkan para pendiri bangsa yang visioner. Akibatnya, terjadi krisis nalar struktural di mana mahasiswa kerap diajarkan membaca gejala permukaanseperti kenaikan harga atau kemiskinan tanpa mampu mengurai relasi kuasa dan kebijakan fiskal yang memproduksinya.

Di era abad ke-21 yang sarat akan perang informasi dan persaingan geopolitik, GMNI Surabaya Raya mengingatkan agar gerakan sosial tidak naif terhadap ruang digital yang tidak netral. Algoritma media sosial sering kali dirancang untuk mengamplifikasi kemarahan. Oleh sebab itu, gerakan mahasiswa dituntut memiliki kewaspadaan ganda: menolak manipulasi informasi dari aktor yang memiliki agenda tersembunyi, sekaligus menolak represi penguasa yang kerap menggunakan dalih "ditunggangi" untuk membungkam kritik.

Kadek menekankan bahwa kekuatan moral sebuah gerakan tidak akan pernah cukup jika tidak ditopang oleh kualitas intelektual yang kuat. Kampus harus dikembalikan fungsinya sebagai kawah candradimuka kepemimpinan bangsa dengan menghidupkan kembali kelompok studi, diskusi lintas disiplin, dan budaya membaca yang mendalam. Demokrasi yang sehat tidak membutuhkan mahasiswa yang sekadar paling keras berteriak, melainkan generasi yang setia menempatkan ilmu pengetahuan sebagai jalan terhormat untuk membela rakyat.(js) 

Bagikan Artikel ini