GMNI Jember Kecam Dominasi Militer dalam Proyek Koperasi Desa Merah Putih

45News.id – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jember mengkritik keras perluasan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program berskala nasional ini digagas oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. GMNI menilai, keterlibatan institusi militer tersebut kini telah melampaui batas dukungan teknis pembangunan dan mengarah pada ekspansi ke ruang ekonomi serta sosial masyarakat desa.

Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Jember, Mochammad Faizin, menegaskan bahwa persoalan utama KDMP terletak pada desain kelembagaannya. Menurutnya, regulasi tersebut secara sistematis menempatkan militer sebagai aktor utama dalam roda pembangunan ekonomi di tingkat akar rumput. Faizin menilai kondisi ini sebagai pergeseran serius dalam tata kelola demokrasi pasca-Reformasi 1998 yang seharusnya menjunjung tinggi supremasi sipil.

“Pembangunan koperasi semestinya menjadi ruang pemberdayaan masyarakat yang lahir dari partisipasi warga. Namun dalam KDMP, negara justru menghadirkan TNI secara langsung mulai dari pembangunan fisik, distribusi logistik, pengamanan program, hingga pembentukan sumber daya manusia pengelola koperasi," ujar Faizin dalam keterangan tertulisnya.

Legitimasi formal keterlibatan militer ini berakar dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TNI dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang ditandatangani di Mabes TNI Cilangkap pada Oktober 2025. Melalui kesepakatan tersebut, peran TNI meluas ke ranah sipil yang sangat masif, meliputi survei lokasi, sosialisasi program, mobilisasi masyarakat, pendampingan konstruksi, hingga pengawasan dan evaluasi proyek. GMNI menilai ruang lingkup yang teramat luas ini mengaburkan fungsi utama TNI sebagai garda pertahanan negara.

Tidak hanya sektor infrastruktur, ekspansi peran militer ini juga merambah ke sektor kesehatan masyarakat desa. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyatakan bahwa laboratorium farmasi milik TNI akan memproduksi berbagai jenis obat-obatan untuk disalurkan melalui jaringan KDMP. Kebijakan ini dinilai kian mengukuhkan posisi TNI di dalam rantai distribusi ekonomi kesehatan sipil, yang menurut GMNI Jember, membuat batas antara fungsi pertahanan dan fungsi ekonomi menjadi kian samar.

Kondisi tersebut diperkuat oleh struktur kepengurusan PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana proyek. GMNI menyoroti banyaknya posisi strategis, baik pada jajaran komisaris maupun direksi perusahaan perseroan tersebut, yang ditempati oleh purnawirawan perwira tinggi TNI. Komposisi ini dinilai memperkuat indikasi terbentuknya jejaring gurita yang mengintegrasikan kekuatan negara, korporasi, birokrasi, dan institusi militer dalam satu kendali proyek ekonomi.

Sorotan tajam GMNI Jember juga tertuju pada kebijakan Kementerian Pertahanan yang mewajibkan sekitar 30.000 calon manajer KDMP dan 5.476 calon manajer Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mengikuti pelatihan dasar militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad). Program ini dinilai menyisipkan pendekatan militeristik dan kultur komando ke dalam institusi ekonomi warga. Faizin mempertanyakan urgensi penggunaan pendekatan militer untuk mengelola lembaga yang pada hakikatnya berbasis prinsip demokrasi ekonomi gotong royong.

Berkaca pada sejarah, GMNI Jember mengingatkan pemerintah akan dampak buruk domestikasi militer seperti doktrin Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Reformasi 1998 dibentuk justru untuk mengoreksi ketimpangan tersebut dengan membatasi ketat keterlibatan tentara dalam urusan sipil. Munculnya pola pengelolaan KDMP saat ini dikhawatirkan dapat mempersempit ruang kontrol publik serta menghidupkan kembali pola-pola otoritarian masa lalu yang mencederai amanat Reformasi.

Atas dasar rentetan evaluasi tersebut, DPC GMNI Jember mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan moratorium atau penghentian sementara ekspansi nasional proyek KDMP. Pemerintah diminta membuka kajian publik yang transparan terkait skema pembiayaan bernilai ratusan triliun rupiah ini, serta menata ulang tata kelola hubungan kelembagaan agar tidak menabrak batas-batas demokrasi sipil.(js) 

Bagikan Artikel ini