Barisan Penguat Nasionalisme Gelar Sarasehan Kebangsaan di Batu, Tegaskan Pentingnya Pendidikan Politik dan Pengawalan Demokrasi

45News.id — Barisan Penguat Nasionalisme sukses menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Kudatuli Sebagai Ingatan Demokrasi, Dalam Perspektif Historis dan Ideologis” pada Minggu (2/8/2026). Acara yang digelar di Joglo Simbah Arjuno, Bumiaji, Kota Batu, Kabupaten Malang ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis demokrasi, budayawan, eks alumni dan kader Ansor, PMII, GSNI, GMNI Jatim, hingga mahasiswa dan BEM dari berbagai kampus di Surabaya, Malang, dan Blitar.

Sarasehan ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Hakim Konstitusi RI periode 2003–2008 dan 2009–2014 Profesor Dr. Harjono, S.H., M.CL., serta Pakar Hukum Agraria dan Pertanahan Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi mendalam mengenai arah perjalanan sistem ketatanegaraan serta pentingnya merawat nilai-nilai demokrasi yang substansial di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Dr. Sri Setyadji menyoroti tantangan besar dalam sistem ketatanegaraan saat ini yang dinilai masih statis akibat minimnya kelembagaan politik yang memadai. Menurutnya, orientasi demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada prosedural pemilu semata, melainkan harus menyentuh aspek substansi dan pendidikan politik bagi masyarakat luas.

"Kita semua akan dapat keluar dan menuju demokrasi modern, demokratisasi yang akuntabel, dan dipastikan akan demokratis jika telah terbentuk kelembagaan pendidikan politik. Dan jika masih berkutat pada model sistem saat ini, akan sulit arah demokrasi kita menuju demokratis," ujar Dr. Sri Setyadji saat menyampaikan materinya di hadapan para peserta.

Sementara itu, Profesor Dr. Harjono dalam pandangannya mengingatkan kembali sejarah panjang lahirnya bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan serta kehendak bangsa sendiri. Ia menekankan bahwa negara pada hakikatnya hadir untuk melayani kepentingan rakyat, dan kemerdekaan yang diraih harus dijaga secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa.

"Sebagai warga negara, masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberlangsungan bangsa dan negara berada di tangan generasi muda. Oleh karena itu, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengawal, dan meneruskan cita-cita bangsa demi masa depan Indonesia," tegas Profesor Harjono.

Dari sudut pandang gerakan kepemudaan, Abdi Edyson menyampaikan bahwa peristiwa Kudatuli (Kewajiban Mengingat Peristiwa 27 Juli) bukan sekadar catatan arsip sejarah masa lalu. Peristiwa tersebut harus dijadikan pengingat kuat agar penyalahgunaan kekuasaan tidak pernah terulang kembali dalam iklim demokrasi modern di tanah air.

"Peristiwa Kudatuli itu bukan hanya sebuah catatan sejarah, namun peristiwa Kudatuli ini menjadi bagian dari pengingat bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan tidak boleh kembali kemudian terulang dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebagai teman-teman Gen Z dan juga Gen Alpha, harus ada edukasi politik untuk generasi muda tentang kebebasan bersuara dan iklim demokrasi yang bisa dinikmati hari ini, ini harus disadari bahwa bukan merupakan bagian dari pemberian, melainkan perjuangan yang berdarah-darah," ungkap Abdi Edyson.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC GMNI Surabaya Raya, Ni Kadek Ayu Wardani, menambahkan bahwa refleksi atas peristiwa masa lalu menuntut adanya psikoanalisis kebangsaan serta penguatan akuntabilitas sektor intelijen agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Gerakan demokrasi, menurutnya, harus terus merawat solidaritas moral demi mengawal reformasi tetap berada di jalurnya.

"Pada akhirnya, Kudatuli bukan sekadar sejarah kelam. Ia adalah cermin bagi bangsa ini untuk senantiasa waspada: bahwa kekuasaan tanpa batas yang dipandu oleh trauma dan paranoia akan selalu mencari musuh dan menciptakan tragedi. Maka, demokrasi yang sehat harus berani menatap luka masa lalunya, mengadili para pelaku, dan membangun narasi kebangsaan yang inklusif," pungkas Ni Kadek Ayu Wardani.

Melalui kegiatan sarasehan ini, Barisan Penguat Nasionalisme berharap kesadaran kolektif masyarakat, khususnya kaum muda di Jawa Timur, semakin meningkat. Penguatan literasi politik, penjagaan konstitusi, serta pemahaman ideologis yang kokoh dinilai menjadi kunci utama agar cita-cita reformasi dan demokrasi yang berkeadilan dapat terus berjalan secara berkesinambungan.(js/red) 

Bagikan Artikel ini