Analisis Mahfud MD terhadap Perombakan Kabinet Presiden Prabowo

45News id - Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025, sebuah langkah yang langsung mengundang perhatian publik dan berbagai kalangan politik. Lima menteri penting diganti dalam reshuffle kali ini, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu, Prabowo juga membentuk satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah, sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan ibadah umat Muslim Indonesia. Perubahan ini disebut sebagai hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan Presiden terhadap kinerja para menterinya, serta sebagai respons terhadap dinamika politik dan sosial yang berkembang, termasuk kerusuhan pasca-demonstrasi yang sempat mengguncang stabilitas nasional.

Salah satu momen paling mencolok dalam reshuffle ini adalah pencopotan Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan. Meski dikenal luas sebagai tokoh reformasi fiskal dan memiliki reputasi internasional, Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom progresif yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Purbaya memiliki latar belakang akademik dan pengalaman birokrasi yang kuat, serta visi pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius hingga 8%, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo. Pergantian ini, menurut Mahfud MD, bukan karena kurangnya integritas, melainkan sebagai upaya menghindari stagnasi dan menyegarkan dinamika pemerintahan.

Mahfud MD, tokoh senior yang dikenal vokal dalam isu hukum dan demokrasi, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo yang disampaikan di Kanal Youtube nya Mahfud MD official (https://youtu.be/lrmwj5Auod4?si=BZo-o9NRrnRiVaIa). Ia menyebut perombakan ini sebagai sinyal bahwa Presiden mulai mendengar aspirasi masyarakat. Dua jempol yang ia berikan secara simbolis mencerminkan harapan besar terhadap kabinet baru yang lebih responsif dan berintegritas. Mahfud juga menekankan pentingnya kriteria dalam memilih menteri baru: kompetensi di bidangnya, integritas yang tak diragukan, serta rekam jejak yang bersih dan jelas. Ia berharap para menteri yang dilantik bukan hanya sekadar pengisi jabatan, melainkan benar-benar mampu menjalankan visi besar pemerintahan dengan profesionalisme dan keberpihakan pada rakyat.

Di tengah reshuffle ini, beberapa posisi menteri masih belum terisi secara definitif. Kursi Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk sementara dijabat oleh pejabat ad interim, menunggu pelantikan resmi yang dijadwalkan kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi menteri dilakukan dengan kehati-hatian dan pertimbangan matang. Di sisi lain, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah juga menjadi sorotan, karena menandai penguatan diplomasi dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Mochamad Irfan Yusuf dilantik sebagai menteri pertama di kementerian baru ini, didampingi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar evaluasi kinerja, tetapi juga mencerminkan strategi politik yang lebih luas. Di balik pergantian lima menteri penting, tersirat keinginan untuk menyegarkan barisan pemerintahan dengan menghadirkan wajah-wajah baru yang dinilai lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Mahfud MD, salah satu tokoh yang turut mengamati dinamika ini, menyoroti bahwa penggantian menteri tidak semata-mata karena ketidakmampuan, melainkan juga sebagai bentuk regenerasi politik. Memberikan ruang kepada kader baru adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan dan inovasi dalam birokrasi pemerintahan.

Namun, tidak semua pergantian menteri berlangsung tanpa kejutan. Salah satu yang paling mencolok adalah pencopotan Menko Polhukam, Budi Gunawan (BG), yang menurut Mahfud MD cukup mengejutkan. BG dinilai tidak memiliki keterlibatan langsung dalam penanganan demonstrasi yang sempat memicu kerusuhan nasional. Oleh karena itu, penggantiannya menimbulkan spekulasi bahwa ada pertimbangan politik dan komunikasi internal yang lebih kompleks di balik keputusan tersebut. Mahfud MD menyebut bahwa langkah ini bisa jadi bagian dari upaya Prabowo untuk merombak pendekatan keamanan dan hukum agar lebih selaras dengan aspirasi publik dan tuntutan demokrasi.

Di sisi lain, perombakan ini juga membuka kembali sorotan terhadap masalah-masalah yang belum selesai di kementerian yang ditinggalkan. Salah satu kasus yang paling mencuat adalah skandal judi online yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Mantan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, sempat disebut dalam persidangan sebagai pihak yang mengetahui praktik “penjagaan” situs judi ilegal. Meski belum terbukti secara hukum, kemunculan namanya dalam kesaksian dan dakwaan memperkeruh citra kementerian tersebut. Beberapa eks pegawai Kominfo bahkan telah divonis penjara, termasuk Denden Imadudin Soleh yang dijatuhi hukuman enam tahun, serta Zulkarnaen Apriliantony yang divonis tujuh tahun penjara karena berperan sebagai penghubung langsung ke menteri.

Kasus ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo dalam hal penegakan hukum dan transparansi. Publik menuntut agar proses hukum terhadap para pelaku dilakukan secara terbuka dan adil, tanpa intervensi politik. Kepercayaan terhadap institusi negara, terutama yang berkaitan dengan pengawasan konten digital dan keamanan siber, sangat bergantung pada bagaimana kasus ini ditangani. Oleh karena itu, reshuffle kabinet bukan hanya soal mengganti nama, tetapi juga membuka lembaran baru dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto telah menyalakan kembali harapan publik akan arah baru pemerintahan yang lebih responsif, bersih, dan efisien. Masyarakat luas menantikan perubahan nyata dalam kinerja para menteri, terutama dalam menangani isu-isu strategis seperti ekonomi, hukum, perlindungan pekerja migran, dan pemuda. Harapan ini bukan sekadar optimisme kosong, melainkan tuntutan konkret agar kabinet baru mampu menjawab keresahan yang selama ini mengemuka, mulai dari stagnasi kebijakan hingga lemahnya komunikasi publik. Mahfud MD, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa mendengarkan aspirasi rakyat adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Namun, perombakan kabinet hanyalah langkah awal. Mahfud MD menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah melakukan reformasi politik secara menyeluruh. Ia menyuarakan pentingnya memperkuat independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak terkooptasi oleh kepentingan politik praktis. Selain itu, perubahan terhadap undang-undang pemilu menjadi agenda mendesak untuk memastikan sistem demokrasi yang lebih representatif dan adil. Reformasi ini diharapkan dapat mengurangi dominasi oligarki politik dan membuka ruang bagi partisipasi publik yang lebih luas dalam proses politik. Dalam pandangan Mahfud, perombakan kabinet harus diikuti dengan pembenahan sistemik agar tidak hanya menjadi kosmetik politik semata.

Salah satu isu krusial yang tak bisa diabaikan adalah korupsi di tubuh partai politik. Mahfud MD secara terbuka mengungkapkan bahwa banyak kasus korupsi bermula dari pejabat partai yang tidak memenuhi kriteria integritas dan kompetensi. Ia menyoroti bahwa sistem pendanaan partai yang tidak transparan menjadi akar dari praktik-praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pendanaan partai politik sepenuhnya bersumber dari negara, dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan akuntabel. Langkah ini diyakini dapat mengurangi ketergantungan partai pada dana-dana liar yang sering kali berasal dari sumber tidak sah dan berujung pada konflik kepentingan.

Dalam konteks ini, reshuffle kabinet bukan hanya soal mengganti pejabat, tetapi juga membuka jalan bagi reformasi politik yang lebih dalam. Publik berharap bahwa Presiden Prabowo tidak berhenti pada perombakan struktural, melainkan melanjutkan dengan pembenahan sistem yang menyentuh akar persoalan demokrasi Indonesia. Jika langkah-langkah ini dijalankan dengan konsisten dan transparan, maka reshuffle kali ini bisa menjadi titik balik menuju pemerintahan yang lebih bersih, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Harapan itu kini menggantung di langit politik Indonesia, menunggu untuk dijawab dengan tindakan nyata.

Reformasi pemilu menjadi salah satu agenda krusial yang tak terpisahkan dari perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo. Mahfud MD, dalam berbagai forum, menekankan bahwa sistem pemilu saat ini masih membuka celah besar bagi praktik korupsi dan politik uang. Sistem proporsional terbuka, meskipun memberikan kebebasan kepada pemilih untuk memilih langsung calon legislatif, dinilai rawan melahirkan persaingan yang tidak sehat. Kandidat dengan modal besar dan popularitas tinggi cenderung mendominasi, sementara mereka yang memiliki kapasitas dan integritas justru tersingkir dari arena politik. Oleh karena itu, wacana perubahan ke sistem proporsional tertutup atau sistem campuran mulai mengemuka sebagai alternatif untuk memperbaiki kualitas representasi politik.

Dalam konteks ini, Mahfud MD menyoroti pentingnya mendorong calon legislatif yang memiliki kompetensi, bukan sekadar selebritas atau pengusaha kaya. Ia mengkritik keras kecenderungan partai politik yang lebih mengutamakan elektabilitas daripada kualitas. Fenomena ini, menurutnya, telah merusak esensi demokrasi dan menjauhkan rakyat dari wakil yang benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi mereka. Reformasi pemilu harus diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Regulasi pembiayaan politik yang transparan dan pengawasan yang ketat terhadap dana kampanye menjadi syarat mutlak untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat publik.

Kritik terhadap menteri sebelumnya juga menjadi bagian dari refleksi atas kinerja pemerintahan yang lalu. Salah satu contoh yang sering disebut adalah Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang dinilai tidak memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang pendidikan. Meski memiliki visi digitalisasi dan inovasi, pendekatannya dianggap terlalu teknokratis dan kurang memahami kompleksitas birokrasi pendidikan nasional. Dampaknya, banyak kebijakan yang tidak berjalan efektif di lapangan, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan pun kerap tersendat. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa pemilihan menteri harus mempertimbangkan rekam jejak dan pemahaman terhadap sektor yang dipimpinnya.

Lebih jauh, Mahfud MD mengingatkan bahwa birokrasi yang solid adalah tulang punggung pemerintahan yang efektif. Ia menyoroti peran staf khusus yang sering kali melangkahi struktur eselon di bawahnya, menciptakan ketimpangan dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan tentang tata kelola birokrasi, etika administrasi, dan koordinasi lintas lembaga menjadi hal yang tak bisa diabaikan. Pemerintahan yang baik bukan hanya ditentukan oleh pemimpin di puncak, tetapi juga oleh sinergi yang kuat di seluruh lapisan birokrasi.

Sebagai penutup dari rangkaian refleksi dan analisis ini, Mahfud MD menyampaikan harapan besar bahwa perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo bukan sekadar pergantian nama, tetapi menjadi titik awal dari perbaikan yang lebih besar dalam sistem pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama: pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak pada rakyat. Reformasi politik, pemilu yang berintegritas, dan pendanaan partai yang transparan adalah fondasi utama untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Dalam semangat ini, publik menanti langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh kabinet baru untuk mewujudkan harapan tersebut.(JS)

Bagikan Artikel ini