Kontroversi Terhadap keputusan Bupati Pati Sudewo

Bupati Pati Sudewo

45news.id - Keputusan Bupati Pati, Sudewo, untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% pada tahun 2025 merupakan langkah yang sangat berani sekaligus kontroversial. Dari sudut pandang profesionalitas, kebijakan ini menuntut analisis yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada etika kepemimpinan, kepekaan sosial, dan kemampuan komunikasi publik. Sudewo menyatakan bahwa kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk melakukan penyesuaian setelah 14 tahun tarif PBB tidak mengalami perubahan. Ia juga mengklaim telah melakukan koordinasi dengan para camat dan perangkat desa melalui wadah PASOPATI. Secara prosedural, ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui mekanisme konsultatif yang lazim dalam pemerintahan daerah.

Namun, profesionalitas dalam kepemimpinan publik tidak cukup hanya ditunjukkan melalui proses formal. Profesionalisme sejati menuntut pemimpin untuk mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat secara menyeluruh, terutama terhadap kelompok rentan. Kenaikan pajak sebesar 250% bukanlah angka yang kecil, dan dalam konteks ekonomi lokal, hal ini bisa menjadi beban yang sangat berat bagi warga berpenghasilan rendah, petani, dan pelaku usaha kecil. Di sinilah letak tantangan profesionalitas: bagaimana seorang pemimpin mampu menyeimbangkan kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Kebijakan yang terlalu teknokratis, meskipun sah secara hukum, bisa kehilangan legitimasi sosial jika tidak disertai dengan empati dan pendekatan yang inklusif.

Sudewo memang menunjukkan sikap terbuka dengan menyampaikan kebijakan ini secara langsung kepada publik dan bahkan merespons protes serta rencana demonstrasi yang muncul. Ini adalah poin penting dalam profesionalitas seorang pejabat publik: keberanian untuk berdialog dan menghadapi kritik secara terbuka. Namun, transparansi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan komunikasi yang efektif dan edukatif. Masyarakat perlu memahami alasan di balik kebijakan tersebut, bagaimana dampaknya akan dikelola, dan apakah ada skema keringanan atau kompensasi bagi mereka yang paling terdampak. Tanpa komunikasi yang menyeluruh dan strategi mitigasi yang jelas, kebijakan ini berisiko menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Latar belakang pendidikan dan pengalaman Sudewo sebagai insinyur teknik sipil dan mantan anggota DPR RI tentu memberikan nilai tambah dalam hal kompetensi teknis dan pemahaman birokrasi. Ia juga melakukan rotasi terhadap puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Pati sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki visi reformasi birokrasi dan ingin meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Namun, profesionalitas bukan hanya soal kapasitas teknis dan manajerial, melainkan juga soal etika kepemimpinan dan kemampuan untuk membangun kebijakan yang berkeadilan. Dalam konteks ini, keputusan menaikkan PBB secara drastis bisa dipandang sebagai kurang mempertimbangkan daya tahan ekonomi masyarakat dan potensi ketimpangan sosial yang bisa muncul.

Keraguan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% yang digulirkan oleh Bupati Pati, Sudewo, merupakan respons yang sangat wajar dan mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Pajak, dalam teori dan praktik pemerintahan, adalah instrumen vital untuk pembangunan. Namun, ketika pajak dinaikkan secara drastis tanpa disertai dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, maka legitimasi kebijakan tersebut mulai dipertanyakan. Masyarakat tidak hanya menilai dari angka yang dibebankan, tetapi juga dari transparansi penggunaan dana dan relevansi kebijakan terhadap kebutuhan publik. Dalam kasus ini, banyak warga merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik, infrastruktur, atau kesejahteraan yang mereka alami sehari-hari.

Kesan bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan pihak tertentu atau bahkan berpotensi digunakan untuk kepentingan pribadi bukanlah tuduhan yang muncul tanpa sebab. Ketika komunikasi pemerintah tidak mampu menjelaskan secara rinci dan meyakinkan bagaimana dana pajak akan digunakan, ruang spekulasi pun terbuka lebar. Masyarakat mulai bertanya-tanya: apakah kenaikan ini benar-benar untuk pembangunan, atau hanya menjadi sumber pendapatan yang dikelola tanpa akuntabilitas yang jelas? Dalam konteks profesionalitas, ini adalah titik kritis yang harus diwaspadai oleh setiap pemimpin publik. Ketika kepercayaan publik mulai goyah, maka efektivitas kebijakan pun ikut terancam. Profesionalisme bukan hanya soal membuat keputusan yang sah secara hukum, tetapi juga soal menjaga kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Sudewo memang telah menunjukkan keberanian dengan menyampaikan kebijakan ini secara terbuka dan merespons protes masyarakat. Namun, keberanian itu harus diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk membangun kembali kepercayaan publik. Misalnya, dengan membuka laporan penggunaan dana pajak secara berkala, melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan memberikan kompensasi atau insentif bagi kelompok yang paling terdampak. Tanpa itu, kebijakan ini akan terus dipandang sebagai beban yang tidak adil, dan bahkan bisa memicu resistensi sosial yang lebih besar. Dalam era keterbukaan informasi dan partisipasi publik, pemimpin yang profesional harus mampu menjelaskan bukan hanya “apa” yang dilakukan, tetapi juga “mengapa” dan “bagaimana” kebijakan itu akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, keraguan masyarakat terhadap kebijakan pajak ini bukan sekadar soal nominal, tetapi soal rasa keadilan dan keterlibatan. Ketika warga merasa bahwa mereka hanya diminta untuk membayar tanpa mendapatkan hak yang setara, maka relasi antara pemerintah dan rakyat menjadi timpang. Profesionalitas dalam kepemimpinan publik menuntut lebih dari sekadar keberanian mengambil keputusan; ia menuntut integritas, transparansi, dan komitmen untuk melayani kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jika Sudewo ingin kebijakannya diterima dengan baik, maka ia harus membuktikan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa itu, kebijakan ini akan terus menjadi sumber keraguan dan ketidakpuasan yang menggerogoti fondasi kepercayaan publik.(JS)

Bagikan Artikel ini