Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar Ingatkan Presiden Prabowo Potensi Krisis Jika Pansel BPJS Tidak Independen

 45news.id - Untuk kesekian kalinya, Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar  mengingatkan pentingnya independensi Panitia Seleksi (Pansel) Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan Periode 2026-2031. Kegagalan memilih pansel yang tidak independen akan menyebabkan adanya potensi krisis. Ungkap Indra Munaswar kepada Satukanindonesia, Minggu (3/8).

"Dana BPJS berasal dari iuran masyarakat.  Oleh sebab itu, pengelolaan nya harus steril dari intervensi politik atau kepentingan sektoral. Jika proses seleksi sudah bermasalah akan memunculkan krisis dalam pelaksanaan BPJS di kemudian hari, " ungkap Munaswar.

Indra Munaswar, Koordinator BPJS Watch

Mengenai dana masyarakat secara tajam, Munaswar mengingatkan, "BPJS bukan BUMN yang dananya dijamin negara. Jika Pansel dikendalikan kepentingan politik atau sektoral, risiko salah kelola akan langsung berdampak pada jutaan peserta. Ini soal hajat hidup orang banyak. Kesalahan seleksi bisa berujung pada defisit, kenaikan iuran, atau pelayanan buruk."

Pada bagian lain Munaswar  yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) terdapat 3 syarat krusial Anggota Pansel. Ketiga syarat mutlak yang harus dipenuhi calon anggota Pansel untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas diantaranya kompetensi tehnis,  rekam jejak dan transparansi proses.

Anggota pansel yang nantinya akan ditetapkan Presiden Prabowo haruslah sosok yang memahami sistem jaminan sosial, keuangan publik dan tata kelola BPJS. Selain itu ia juga harus memiliki rekam jejak yang baik, bebas dari korupsi dan segala bentuk pelanggaran . Selain itu juga harus bebas dari afiliasi partai politik. Untuk transparansi proses, aktivis advokasi ini juga mengingatkan harus melibatkan publik dan audit independen dari setiap prosesnya.

Secara khusus Munaswar menandaskan agar aktivis partai politik dan mantan Direktur Utama BPJS tidak menjadi Pansel. Untuk aktivis partai politik ia menguatirkan akan memilih calon yang condong pada kepentingan politik partai tertentu. Sementara itu untuk Direktur Utama BPJS ada kekuatiran untuk melindungi kebijakan sebelumnya yang tidak produktif dan bermasalah. (Yos)

Bagikan Artikel ini