Wahyu dan Topeng: Spiritualitas Jawa di Jantung Kekuasaan Indonesia

Presiden Prabowo saat meresmikan Pesawar Dassault Rafale

Oleh: Ki Bismo Pratonggopati - Budayawan

45News.id - Di sebuah landasan udara militer, Presiden Prabowo Subianto menyiramkan air kembang ke badan pesawat tempur Rafale yang baru tiba. Riuh rendah seketika menggema. Sebagian mencibir: "klenik". Sebagian yang lain terdiam, mengenali sebuah isyarat tua yang tak pernah benar-benar mati di republik ini. Dari situlah penelusuran dimulai—menyusuri lorong-lorong kekuasaan yang dibasahi dupa, pusaka, dan bisikan gaib yang telah berabad-abad menjadi nafas para pemimpin Nusantara.

Ki Bismo Pratonggopati - Budayawan 

Udara di sekitar landasan terasa ganjil pagi itu. Presiden Prabowo Subianto, dengan gerak yang tampak khusyuk, menuangkan air bunga ke moncong pesawat tempur Dassault Rafale yang mengkilat. Tidak ada pidato kenegaraan, tidak ada analisis teknis pertahanan. Hanya air, kembang, dan sejenak keheningan yang disusul hujan kritik dari mereka yang menyebutnya "takhayul" dan "klenik".

Kita mudah terpancing untuk menghakimi: bahwa di abad ke-21, dengan kecerdasan buatan dan algoritma yang mengatur hidup, seorang presiden masih menempuh jalan yang terlihat irasional. Tetapi Indonesia bukanlah negeri yang bisa dibaca hanya dengan kalkulator rasionalitas Barat. Jauh di bawah lapisan modernitas, ada akar-akar kosmologi yang mencengkeram kuat. Kekuasaan di negeri ini, sejak era Majapahit hingga Istana Merdeka, selalu berjalan di atas dua kaki: satu berpijak pada konstitusi, satunya lagi melangkah di alam niskala—alam tak kasat mata yang diyakini sebagai sumber sejati keabsahan.

Kisah yang terjadi beberapa waktu lalu itu bukanlah anomali. Ia adalah kelanjutan dari sebuah narasi panjang yang mencapai puncaknya pada era Presiden Soeharto, mertua Prabowo sendiri. Untuk memahami mengapa air kembang ditumpahkan ke pesawat tempur, kita harus kembali ke tahun 1967, ke Pulau Dewata, dan menyaksikan sebuah misi rahasia yang melibatkan sehelai topeng keramat.

Sang Patih, Sang Jenderal, dan Wahyu yang Dicari

Pada tahun 1967, Indonesia baru saja melewati salah satu luka terparah dalam sejarahnya. Soeharto, yang saat itu belum genap dua tahun memegang tampuk kekuasaan, berusaha mengkonsolidasikan sebuah rezim yang lahir dari huru-hara. Secara militer dan politik, ia nyaris tak tertandingi. Namun secara batin, ada sesuatu yang kurang. Dalam kosmologi Jawa, kekuasaan bukanlah sekadar hasil kudeta atau manuver konstitusional. Kekuasaan sejati adalah pancaran dari wahyu kedaton—cahaya keraton, anugerah ilahi yang hanya turun kepada mereka yang dipilih alam semesta.

Konsep wahyu kedaton inilah yang menjadi inti spiritualitas kekuasaan Jawa. Ia berbeda secara fundamental dengan gagasan kekuasaan Barat yang bersifat akumulatif—semakin banyak sumber daya, semakin besar kuasa. Dalam logika Jawa, kekuasaan adalah kualitas kosmis yang tunggal dan tak terbagi. Ia hadir sebagai energi yang bercokol di pusat, memancar ke sekeliling, menciptakan harmoni. Seorang pemimpin tanpa wahyu hanyalah penjajah yang kebetulan memegang senjata. Ia mungkin ditakuti, tapi tak akan pernah dihormati secara sejati.

Soeharto, sebagai seorang Jawa yang dibesarkan dalam tradisi kebatinan, memahami ini dengan intim. Jauh sebelum menjadi presiden, saat masih menjadi perwira menengah di Kodam Diponegoro, ia telah berguru kepada Raden Panji Soediyat Prawirokoesoemo—yang lebih dikenal sebagai Romo Diyat. Tokoh sepuh asal Semarang itu adalah pemimpin Paguyuban Nawangsasi, sebuah komunitas penghayat kebatinan yang mengakar kuat dalam tradisi mistik Jawa.

Sejarah lisan di kalangan penghayat menuturkan, Romo Diyat telah membaca sasmita—tanda-tanda alam yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang waskita. Ia memerintahkan muridnya yang lain, Soedjono Hoemardani, untuk nempel dan menjaga Soeharto. "Dia akan menjadi penguasa besar," begitu bisik Romo Diyat kepada Soedjono. Saat itu, Soeharto hanyalah seorang kolonel yang belum banyak dikenal. Namun sasmita tidak pernah berbicara tentang realitas yang tampak; ia adalah bahasa kosmos yang meramalkan apa yang akan terjadi bagi mereka yang mampu menyelaraskan diri dengan kehendak semesta.

Soedjono Hoemardani, Sang Mediator Dua Dunia

Nama Soedjono Hoemardani kemudian menjadi legenda. Di mata para pengamat asing, ia adalah "Rasputin Jawa"—merujuk pada rahib kontroversial di istana Tsar Rusia yang mempengaruhi kebijakan negara melalui jalur mistik. Namun julukan itu tidak sepenuhnya adil. Soedjono bukanlah dukun gelandangan yang menyusup ke pusat kekuasaan. Ia adalah seorang mayor jenderal, seorang menteri, dan yang lebih penting: seorang intelektual yang menguasai dua bahasa dunia, yaitu rasionalitas modern dan spiritualitas Jawa.

Sebagai salah satu pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Soedjono bersama Ali Moertopo menciptakan lembaga think tank yang diisi oleh teknokrat brilian lulusan universitas-universitas Barat. Mereka menganalisis kebijakan dengan metodologi ilmiah, menggunakan data dan proyeksi yang canggih. Namun pada saat yang sama, di ruang pribadinya yang remang-remang, dipenuhi asap kemenyan dan ratusan pusaka—keris, tombak, batu akik—Soedjono duduk bersila, membaca sasmita, mencari restu dari alam niskala.

Kontradiksi ini seringkali membingungkan para pengamat. Bagaimana mungkin seorang teknokrat modern sekaligus seorang praktisi mistik? Di sinilah letak kekeliruan epistemologi kita. Masyarakat Jawa tidak pernah melihat lahir dan batin sebagai oposisi biner yang saling meniadakan. Ilmu lahir—pengetahuan empiris—dan ilmu batin—pengetahuan intuitif—adalah dua sayap yang sama-sama diperlukan untuk terbang. CSIS adalah sayap lahir; pusaka dan tirakat adalah sayap batin. Soedjono tidak mengalami disonansi kognitif karena dalam kosmologinya, kedua hal itu adalah kesatuan yang tak terpisahkan.

Soedjono-lah yang menjadi arsitek spiritual di balik Soeharto. Dalam biografinya, Soeharto menolak menyebut Soedjono sebagai "guru spiritual". Ia membalik narasi: "Justru Soedjono sering datang kepada saya untuk belajar dan menguji penglihatan spiritualnya." Pernyataan ini bukan sekadar merendah hati. Ia mengungkapkan dinamika sejati: keduanya adalah sesama pencari di jalan kebatinan, saling menguji, saling mengisi. Soeharto memiliki intuisi politik yang tajam; Soedjono memiliki kepekaan niskala yang terlatih. Bersama-sama, mereka membentuk dwitunggal kekuasaan: satu di alam nyata, satu di alam gaib.

Misi ke Bali: Topeng yang Menyimpan Wahyu Majapahit

Kembali ke tahun 1967. Romo Diyat telah membaca sasmita bahwa Soeharto akan menjadi penguasa besar. Namun wahyu tidak turun begitu saja. Ia harus "dijemput", "diundang", dan kadang "dipinjam" dari sumber-sumber kekuatan masa lalu. Maka dimulailah serangkaian laku spiritual yang oleh kalangan istana disebut "misi penyelamatan negara", dan oleh para pengkritiknya disebut "perburuan pusaka".

Salah satu misi yang paling legendaris adalah perjalanan Soedjono Hoemardani ke Bali. Tepatnya ke Pura Penataran Agung Gelgel di Blahbatuh, Gianyar. Di sana, selama lebih dari enam abad, disimpan sebuah topeng keramat yang oleh masyarakat setempat disebut pratima—patung suci yang diyakini sebagai perwujudan energi ilahi. Topeng itu bukan sembarang topeng. Ia terkait erat dengan Aria Rajasanatha, patih dan sekutu setia Gajah Mada, sang Mahapatih Majapahit yang menyatukan Nusantara di bawah Sumpah Palapa.

Bagi kosmologi istana kala itu, topeng tersebut adalah penyimpan wahyu. Energi kepemimpinan Gajah Mada—ketegasannya, visinya yang menyatukan, karismanya yang tak terbantahkan—diyakini masih tersimpan di dalam benda itu. Memindahkannya ke Jakarta, mendekatkannya ke Soeharto, adalah bagian dari upaya mentransfer wahyu kedaton dari Majapahit ke Republik Indonesia yang baru lahir.

Topeng Gajah Mada tersimpan di Puri Blahbatuh Gianyar, Bali.

Tentu saja, para pemangku di Bali menolak. I Gusti Ngurah Mantra, penjaga warisan keramat itu, gentar membayangkan kutukan niskala jika benda sakral itu meninggalkan tanah leluhur. Dalam keyakinan Hindu Bali, benda-benda suci bukanlah artefak mati; mereka adalah lingsir—entitas yang memiliki kekuatan dan kehendak sendiri. Memindahkannya tanpa ritual yang tepat bisa memicu bencana kosmis. Tetapi Soedjono, dengan seluruh pengaruh negara di belakangnya, akhirnya berhasil meyakinkan sang pemangku. Topeng itu pun dibawa ke Jakarta.

Apa yang terjadi selanjutnya di Istana Cendana hanya diketahui oleh segelintir orang. Menurut sumber-sumber di kalangan istana yang dikutip dalam berbagai catatan, Soeharto dan Soedjono melakukan ritual khusus selama beberapa hari di sebuah ruang rahasia. Topeng Gajah Mada ditempatkan di altar. Dupa dibakar. Mantra-mantra Jawa kuno dirapalkan. Soeharto, sang jenderal yang baru saja merebut kekuasaan, duduk bersemedi di hadapan topeng itu, menyerap energi yang diyakini telah berusia enam abad.

Setelah ritual itu, menurut kesaksian kalangan dalam, terjadi perubahan yang mencolok pada diri Soeharto. Ia menjadi "lebih tenang, bernuansa mistis, dingin, lebih tegas, cenderung tak kenal kompromi". Ini bukanlah perubahan psikologis biasa. Dalam kosmologi Jawa, ia telah mengalami transformasi habitus: dari seorang politisi-militer menjadi seorang ratu—penguasa yang tidak hanya berkuasa secara politik, tetapi juga memangku wahyu semesta.

Ilmu Pemerintahan Niskala: Ketika Tirakat Menjadi Kompas Negara

Kita sering terjebak pada pertanyaan naif: apakah para pemimpin ini benar-benar percaya pada kekuatan gaib? Pertanyaan ini sendiri sudah keliru karena mengasumsikan bahwa "percaya" adalah kategori yang sama seperti dalam agama-agama Abrahamik. Dalam tradisi kebatinan Jawa, persoalannya bukan iman dalam pengertian dogmatis, melainkan ngelmu—ilmu pengetahuan spiritual yang teruji secara empiris dalam pengalaman batin.

Soedjono Hoemardani pernah menyatakan bahwa baginya, spiritualitas Jawa bukanlah pelarian dari realitas, melainkan "kompas atau alat analisis internal untuk mengendalikan situasi politik yang rumit." Ini adalah pernyataan yang revolusioner jika dipahami dengan benar. Artinya, meditasi, tirakat, atau kungkum (berendam di sungai suci) bukanlah ritual hampa, melainkan metodologi untuk mengakses informasi yang tidak tersedia melalui laporan intelijen, analisis statistik, atau rapat kabinet.

Mari kita renungkan sejenak. Intelijen hanya bisa melaporkan apa yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Analisis statistik hanya bisa memproyeksikan berdasarkan data masa lalu. Tapi bagaimana dengan bahaya yang belum termanifestasi? Bagaimana dengan niat tersembunyi yang belum terlacak? Bagaimana dengan momentum yang hanya bisa dirasakan, bukan dihitung? Dalam epistemologi Jawa, semua itu bisa dibaca melalui sasmita—tanda-tanda halus dari alam yang hanya bisa ditangkap ketika pikiran telah hening, ketika rasa telah dipertajam melalui laku prihatin.

Maka, setiap kali Orde Baru menghadapi krisis—entah itu Malari 1974, konflik internal ABRI, atau tekanan ekonomi global—Soedjono tidak pertama-tama membuka laporan CSIS. Ia pergi bertapa. Ia berendam di sungai-sungai suci. Ia mengunjungi petilasan Majapahit atau Mataram Islam, mencari wisik—bisikan gaib yang memberi petunjuk. Baru setelah itu, ia kembali ke meja rapat dengan "analisis" yang memadukan data empiris dan intuisi spiritual.

Tentu saja, ini terdengar asing bagi telinga modern. Tetapi mari kita jujur: berapa banyak keputusan besar dalam sejarah yang diambil berdasarkan firasat? Winston Churchill berbicara tentang "firasatnya" yang menyelamatkan Inggris. Soekarno sering menyebut "bisikan ilham". Bahkan di dunia korporat modern, para CEO sering berbicara tentang "gut feeling" yang menentukan investasi miliaran dolar. Bedanya, tradisi Jawa memiliki metodologi yang sistematis untuk mengasah firasat itu, menjadikannya bukan sekadar insting acak, melainkan ngelmu yang bisa dilatih dan diwariskan.

Alamsyah dan Perlawanan Kaum Rasional: Konflik Epistemologi di Dalam Istana

Tidak semua orang di lingkaran Soeharto menerima praktik-praktik ini. Salah satu penentang paling vokal adalah Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Perwiranegara, yang juga menjabat sebagai Asisten Pribadi Presiden. Alamsyah adalah seorang Muslim taat sekaligus perwira profesional yang dibesarkan dalam tradisi militer modern. Baginya, apa yang dilakukan Soedjono adalah "klenik" yang mencemari kesucian agama dan merendahkan martabat negara.

"Ada dukun di istana," begitu bisik-bisik yang beredar, dan Alamsyah-lah sumber utamanya. Secara terbuka, ia mengkritik pengaruh mistik Soedjono dan mengeluhkan bagaimana "urusan-urusan takhayul" dibawa ke dalam kebijakan negara. Rivalitas antara Alamsyah dan Soedjono bukan sekadar konflik personal. Ia adalah pertarungan antara dua epistemologi yang berebut pengaruh di pusat kekuasaan.

Di satu pihak, ada epistemologi modernis-rasional yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pemisahan tegas antara agama (dalam hal ini Islam yang dipahami secara skripturalis) dan takhayul. Di pihak lain, ada epistemologi sinkretis-Jawa yang meyakini bahwa alam semesta adalah jaringan makna yang saling terkait, di mana pusaka, roh leluhur, dan wahyu adalah bagian sah dari realitas politik.

Soeharto, dengan kecerdikan politiknya yang legendaris, tidak memilih salah satu secara eksklusif. Ia mempertahankan keduanya dalam ketegangan yang produktif. Ia membutuhkan Alamsyah untuk legitimasi di mata kalangan modernis dan Islam puritan. Tetapi ia juga membutuhkan Soedjono untuk legitimasi kosmologis dan dukungan dari kalangan kebatinan yang masih sangat kuat di Jawa. Dengan cara ini, Soeharto menjadi representasi dari seluruh Indonesia yang terbelah: setengah modern, setengah tradisional; setengah rasional, setengah mistis.

Ketegangan ini mencapai puncaknya pada peristiwa Malari 1974, ketika lembaga Asisten Pribadi (Aspri) yang dipimpin Soedjono dan Ali Moertopo dituduh menjadi "institusi bayangan" yang super-power. Di bawah tekanan publik, Aspri akhirnya dibubarkan. Ini adalah kemenangan temporer bagi kubu Alamsyah. Namun jangan salah: yang dibubarkan adalah lembaganya, bukan praktiknya. Spiritualitas hanya bergeser ke ruang yang lebih privat, tetapi tidak pernah benar-benar meninggalkan Istana.

Pusaka sebagai Teknologi Kuasa: Monopoli Atas Wahyu Nusantara

Salah satu dimensi yang paling jarang dibahas dalam kisah ini adalah dimensi politik-material dari pengumpulan pusaka. Misi Soedjono mengumpulkan keris-keris pusaka dari seluruh Jawa, mendeteksi pusaka kuno yang "moksa" (menghilang ke alam gaib), dan "meminjam" topeng dari Bali, bukanlah sekadar hobi spiritual. Ini adalah proyek politik dengan skala nasional: sentralisasi otoritas kosmologis.

Dalam lanskap tradisional Nusantara, pusaka bukan sekadar benda seni. Ia adalah sumber legitimasi lokal. Sebuah keraton, sebuah desa, sebuah komunitas adat, memiliki pusaka yang menjadi pusat spiritual mereka. Selama pusaka itu ada, selama ia dirawat dan dihormati, komunitas itu memiliki otonomi spiritual—dan dengan demikian otonomi politik—tertentu. Mereka tidak sepenuhnya bergantung pada pusat karena mereka memiliki sumber wahyu sendiri.

Apa yang dilakukan Soeharto melalui Soedjono adalah mengekspropriasi sumber-sumber wahyu lokal itu ke pusat. Keris-keris pusaka "diamankan" di Istana. Topeng Gajah Mada "dipinjam" (dan dalam beberapa kasus, tidak pernah dikembalikan). Batu-batu akik bertuah dikoleksi. Dengan cara ini, secara bertahap, pusat menjadi satu-satunya lokasi di mana wahyu Nusantara terkonsentrasi. Tidak ada lagi pusat-pusat alternatif yang memiliki legitimasi kosmologis untuk menantang Jakarta.

Ini paralel dengan sentralisasi politik Orde Baru melalui kebijakan penyederhanaan partai, floating mass, dan penyeragaman struktur desa. Bedanya, yang satu bekerja di level institusional-formal, yang lain di level spiritual-kosmologis. Keduanya adalah bagian dari proyek besar yang sama: membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya sebagai entitas politik, tetapi juga sebagai entitas niskala yang tunggal, di mana semua energi spiritual bermuara pada satu titik: Presiden.

Bali menjadi kasus yang paling simbolis. Sebagai wilayah dengan otonomi kultural dan spiritual yang sangat kuat, Bali selalu menyimpan potensi resistensi terhadap narasi Jawa-sentris. Dengan "meminjam" Topeng Gajah Mada—pusaka yang terkait langsung dengan kejayaan Majapahit—Jakarta melakukan apropriasi simbolik yang brilian. Kini, energi Majapahit tidak lagi berada di Bali. Ia telah pindah ke Istana Merdeka. Soeharto bukan lagi presiden republik modern; ia adalah pewaris sah Mahapatih Gajah Mada.

Ramalan yang Diabaikan: Ketika Wahyu Mulai Pergi

Kisah spiritual Soeharto memiliki epilog yang tragis dan ironis. Romo Diyat, guru spiritual yang sejak awal meramalkan kebesarannya, jauh-jauh hari telah memberi sasmita bahwa Pemilu 1987 adalah pemilu terakhir Soeharto. "Wahyu sudah berangsur pergi," begitu pesannya kepada Soedjono sebelum Romo Diyat wafat pada tahun 1986. Ia berpesan agar Soeharto tidak lagi mencalonkan diri pada Pemilu 1992.

Pesan ini bukanlah ramalan dalam arti takhayul. Ia adalah pembacaan sasmita—kemampuan untuk merasakan pergeseran energi kosmis yang tidak terdeteksi oleh jajak pendapat atau analisis ekonomi. Romo Diyat, dengan kepekaannya yang terlatih, merasakan bahwa pusaran sejarah sedang berubah. Soeharto telah terlalu lama berkuasa. Ia telah mulai kehilangan waskita—kejernihan batin yang menjadi syarat mutlak seorang pemegang wahyu. Keserakahan mulai menyusup. Lingkaran keluarga mulai mendominasi. Nafsu untuk mempertahankan kekuasaan mengalahkan kebijaksanaan.

Tetapi Soeharto tidak mendengarkan. Lingkaran dekatnya yang beraliran rasional-politik terus membujuknya: ekonomi masih tumbuh, militer masih loyal, oposisi masih lemah. Mereka membaca realitas secara empiris, dengan data dan proyeksi. Mereka tidak bisa membaca sasmita karena mereka tidak pernah melatih rasa mereka. Maka Soeharto maju lagi pada Pemilu 1992, lalu Pemilu 1997. Dan sejarah mencatat apa yang terjadi pada tahun 1998.

Ironi yang menyayat: Soeharto, yang membangun kekuasaannya di atas fondasi spiritual yang kokoh, akhirnya jatuh justru karena ia mengabaikan fondasi itu. Ia lebih mendengarkan para teknokrat dan politisi rasional yang hanya mengerti ilmu lahir, dan mengabaikan bisikan batin yang telah menyelamatkannya selama puluhan tahun. Ini adalah tragedi epistemologis: modernitas yang ia bangun justru menghancurkannya, bukan karena modernitas itu salah, tetapi karena ia kehilangan keseimbangan antara dua sayap pengetahuan.

Dari Soeharto ke Prabowo: Air Kembang dan Kontinuitas yang Tak Terputus

Kembali ke pagi itu di landasan udara. Ketika Prabowo Subianto menyiramkan air kembang ke pesawat Rafale, ia tidak sedang melakukan hal yang baru. Ia sedang mengulangi sebuah pola kultural yang telah berlangsung selama berabad-abad. Air kembang—dalam tradisi Jawa disebut toya sekar—adalah medium untuk ngalap berkah: menyerap energi positif, menolak energi negatif, menyelaraskan benda dengan getaran kosmis.

Pesawat tempur itu bukan sekadar mesin. Dalam kosmologi kekuasaan, ia adalah alat negara yang akan digunakan untuk menjaga kedaulatan. Menyiramnya dengan air kembang adalah upaya untuk memastikan bahwa alat itu tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga "direstui" secara niskala. Ia harus selaras dengan energi semesta agar dapat melindungi bangsa bukan hanya dari serangan fisik, tetapi juga dari ancaman-ancaman yang tak kasat mata.

Tentu saja, reaksi publik terhadap prosesi ini berbeda dengan era Soeharto. Dulu, ritual-ritual semacam ini adalah rahasia istana yang hanya bocor melalui bisik-bisik. Kini, di era media sosial dan transparansi demokrasi, semuanya menjadi tontonan publik. Reaksi keras dari kalangan rasionalis adalah bagian dari negosiasi baru: sejauh mana praktik-praktik spiritual dapat diterima dalam ruang publik demokrasi modern?

Tetapi perhatikanlah: di tengah semua kritik, ada penerimaan diam-diam dari sebagian besar masyarakat. Mengapa? Karena di luar Jakarta yang cosmopolitan, di luar kelas menengah terdidik yang membaca buku-buku Barat, ada Indonesia yang luas yang masih hidup dalam kosmologi yang berbeda. Mereka tidak melihat air kembang sebagai "klenik" dalam arti peyoratif. Mereka melihatnya sebagai slametan—ritual keselamatan yang wajar dan perlu. Mereka mungkin tidak paham teori antropologi, tetapi mereka memahami secara intuitif bahwa kekuasaan tidak bisa hanya dijalankan dengan peraturan dan anggaran. Ia juga memerlukan restu dari alam.

Spiritualitas Publik yang Demokratis: Sebuah Refleksi Akhir

Maka sampailah kita pada pertanyaan yang lebih besar: bagaimana republik ini mengelola warisan spiritualnya di tengah tuntutan demokrasi modern? Apakah praktik-praktik seperti penyiraman air kembang, pengumpulan pusaka, atau meditasi sebelum mengambil keputusan harus dihapuskan sebagai bentuk "takhayul" yang memalukan? Ataukah ada jalan ketiga: spiritualitas publik yang demokratis?

Hapuskan saja, kata kaum rasionalis. Itu adalah sisa-sisa feodalisme yang harus dibersihkan. Tetapi penghapusan total adalah ilusi. Anda bisa menghapus ritual dari ruang publik, tetapi Anda tidak bisa menghapus kebutuhan manusia akan makna transenden dari jantung kekuasaan. Ia hanya akan bergeser ke ruang-ruang privat yang lebih gelap, lebih tidak terkontrol, dan mungkin lebih berbahaya. Yang terjadi di era Orde Baru adalah contoh sempurna: spiritualitas tidak hilang, ia hanya menjadi rahasia yang membusuk di balik dinding Istana.

Jalan yang lebih bijak adalah mentransformasinya. Spiritualitas kekuasaan harus ditarik ke ruang publik, didiskusikan secara terbuka, dan diuji dengan standar-standar demokrasi. Seorang presiden boleh saja melakukan ritual tolak bala, tetapi ia juga harus siap menjelaskan kepada publik makna dari ritual itu, sumber-sumber tradisinya, dan—yang paling penting—bagaimana ritual itu berhubungan dengan kebijakan negara. Klaim bahwa "alam gaib merestui kebijakan X" tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari perdebatan rasional. Kebijakan tetap harus diuji dengan data, logika, dan akuntabilitas.

Pada saat yang sama, kaum rasionalis juga harus belajar merendahkan hati. Tidak semua realitas bisa direduksi ke dalam spreadsheet dan laporan intelijen. Ada dimensi-dimensi kehidupan berbangsa yang hanya bisa dirasakan, bukan dihitung. Ada jenis-jenis pengetahuan yang hanya bisa diakses melalui keheningan, bukan melalui rapat kabinet. Menghormati dimensi ini bukan berarti kembali ke zaman kegelapan; itu berarti mengakui keterbatasan rasionalitas modern dan membuka diri pada kekayaan epistemologi Nusantara.

Topeng Gajah Mada telah kembali ke Bali. Pusaka-pusaka telah kembali ke tempatnya, atau mungkin hilang dalam pusaran sejarah. Tetapi wahyu kedaton—gagasan bahwa kekuasaan memerlukan restu dari alam semesta—tetap hidup, berdenyut di jantung republik ini. Ia hadir dalam air kembang yang disiramkan ke pesawat tempur, dalam doa-doa yang dipanjatkan di ruang-ruang privat Istana, dalam keheningan meditasi seorang pemimpin yang sedang mencari petunjuk.

Tugas kita bukanlah menghilangkannya, tetapi mentransformasinya: dari alat legitimasi otoritarian menjadi sumber nilai yang memperdalam demokrasi. Dari praktik rahasia yang mencurigakan menjadi tradisi publik yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari "klenik" yang dicibir menjadi kearifan yang dihormati. Itulah pekerjaan rumah besar republik ini, yang mungkin akan memakan waktu beberapa generasi lagi.

Sambil menunggu, mari kita berhenti sejenak dari cibiran dan penghakiman. Mari kita dengarkan bisikan angin di gua Selomangleng, di mana Soeharto pernah bertapa. Mari kita renungkan sasmita yang masih bertebaran di langit Nusantara. Karena siapa tahu, di antara gemuruh pesawat tempur dan hiruk-pikuk politik sehari-hari, ada pesan-pesan tua yang masih menunggu untuk dibaca—pesan dari leluhur yang mengingatkan kita bahwa kekuasaan sejati tidak pernah bisa direbut, ia hanya bisa diamanahkan.

───

Penulis adalah Budayawan dan peneliti budaya yang mendalami spiritualitas Nusantara. Tulisan ini didasarkan pada penelusuran literatur, wawancara dengan para penghayat kebatinan, dan studi antropologi kekuasaan di Indonesia.

Bagikan Artikel ini